Sejarah Ekonomi Indonesia

Sejarah Prakolonialisme.

Sebelum merdeka Indonesia mengalami masa penjajahan yang kini bisa di kenang sebagai sumber sejarah. Dahulu daratan dan perairan di Aisa tenggara di kuasai oleh bangsa Eropa, yang mana pada saat itu Indonesia belum ada. Kini  Indonesia dikenal sebagai nusantara terdiri dari pulau-pulau yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, yang terkadang hidup berdampingan dengan damai dan kadang bisa berperang satu sama lain. Walaupun Indonesia begitu luas namun sayangnya rasa persatuan masih belum dimiliki masyarakat kala itu. Tetapi, jaringan perdagangan sudah  berkembang di wilayah ini sejak awal permulaan sejarah Asia. Hal ini merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan karena akan menjadi kekuatan besar untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas.

Sistem Monopoli VOC

VOC didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda dan untuk menyaingi perusahaan lain seperti Inggris.
Lalu, VOC memberikan hak Octrooi agar ia mempermudah aksinya, yang antara lain meliputi :

1.        Hak mencetak uang.

2.       Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai.

3.       Hak menyatakan perang dan damai.

4.       Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri.

5.       Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.

Hak-hak itu menyebabkan VOC bagaikan “penguasa”. Hal itu bukan berarti seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. VOC hanya menguasai rempah-rempah. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC dan pajak hasil bumi untuk mendukung monopoli itu. Dengan memonopoli rempah-rempah, VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda.

Sistem Tanam Paksa.

Sistem tanam paksa adalah peraturan yang mewajibkan penyerahan kepemilikan tanah secara paksa. Tanah yang diberikan nantinya akan ditanami kpi, tebu, dsb. Hasilnya nanti dijual dan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa bisa dibilang lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Para petani kini harus menanam tanaman dan menjualnya sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda.

Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal.

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta dan juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dll. Tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Pada sistem ini setiap warga bisa mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya, bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya, dan juga bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan.

Era Pendudukan Jepang.

Pada masa kependudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang oleh karena itu seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri. Oleh karena itu banyak lahan pertanian yang terbengkelai karena terlalu difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Hal ini menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.

Pengawasan ekonomi yang diterapkan Jepang terbilang sangat ketat dan sanksi yang berat. Pengendalian harga dilakukan guna mencegah meningkatnya harga barang. Jepang menerapkan sistem memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa.

Cita-Cita Ekonomi Merdeka.

Seperti yang sudah di catat pada UUD 1945 pada alinie ke 4 kita dapat mengkutip kata  “memajukan kesejahteraan umum” itu merupakan cita-cita ekonomi merdeka. Tanpa pengecualian negara harus mengupayakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang di maksud adalah kecukupan akan sandang, pangan dan papan, serta terjaminnya fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu berarti bahwa pemerintah harus mengupayakan seluruh sumber daya dan kekayaan yang dimiliki negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan, Orde Baru Dan Orde Lama, Reformasi.

A.   Pemerintahan Orde Lama.

a.      Orde lama (Demokrasi Terpimpin).

Pada masa ini keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amatlah buruk, kareda disebabkan  oleh :

a)     Inflasi yang sangat tinggi,

b)     Adanya blokade ekonomi.

c)      Kas negara kosong.

d)     Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

b.      Masa Demokrasi Liberal.

Mengapa disebut masa liberal ? Karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

c.        Masa Demokrasi Terpimpin.

Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

B.    Pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang menggantikan Orde Lama yang. Ekonomi di Indonesia berkembang pesat meski pada saat yang bersamaan praktek korupsi kian menjadi merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Akhirnya mengakibatkan krisis moneter dan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

C.    Pemerintahan Reformasi.

Pemerintahan Reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.